Website Resmi Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram
sehati 1

JENIS – JENIS PERIZINAN DI KOTA MATARAM (melalui DPMPTSP)

 

Izin Penanaman Modal (Perka No. 12 tahun 2013)

  1. Izin Prinsip Penanaman Modal
  2. Izin Prinsip Perluasan Penananaman Modal
  3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
  4. Izin Prinsip Perubahan
  5. Izin Usaha Penanaman Modal
  6. Izin Usaha Perluasan
  7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
  8. Izin Usaha Perubahan
  9. Izin Pembukaan Kantor Cabang

Izin Non Usaha

  1. Izin Lokasi ( ILOK )
  2. Pemutihan IMB
  3. IMB Balik Nama
  4. IMB ( Izin Mendirikan Bangunan )
    UU No. 28 Th.2009, Perda No. 12 Th. 2011, Perda No.15 Th. 2011,Kepwal No. 11 Th. 2000, Perda No. 4 Th. 1995

Izin Usaha

  1. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )
  2. TDI ( Tanda Daftar Industri )
  3. TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
  4. IUI ( Izin Usaha Industri )
  5. TDG ( Tanda Daftar Gudang )
  6. Izin Perluasan
    (UU No. 28 th. 2009, Perda No. 3 th. 2001, Perda No. 19 th. 2001, Perda No. 4 th. 2010, Perwal No. 4 th. 2006)
  7. Izin Gangguan ( HO )
  8. SITU ( Surat Izin Tempat Usaha )
  9. SITU MB ( Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol )
    UU No. 28 th. 2009, Perda No. 15 th. 2011
  10. IUJK ( Izin Usaha Jasa Konstruksi )
    UU No. 28 th. 2009, Perda No. 15 th. 2011
  11. Izin Usaha Rekreasi & Hiburan umum
  12. Izin Usaha Rumah Makan
  13. Izin Hotel dan Penginapan
  14. Izin Usaha Jasa Pariwisata ( IUJP )
    UU No. 28 th. 2009, Perda No. 11 th. 1995, Perda No. 4 th. 2002, Kepwal No. 15 Th. 1999
  15. Izin Reklame
    Perda No. 15 Th. 2011, Perda No. th. 2013
  16. Izin Trayek
  17. Izin Bidang Angkutan Jalan
    Perda No. 15 th. 2011, Perda No. 22 Th. 2001
  18. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  19. Izin Pembuangan Air Limbah Cair
    Perda No. 13 Th. 2010, Perda No. 5 Th.

Disclaimer: Untuk Informasi lebih jelas, silahkan kunjungi website  DPMPTSP Kota Mataram, dan untuk untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Baca: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Search