Website Resmi Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram
Strukur Organisasi Bidang Kemeterologian

Kepala Bidang Kemeterologian

Bidang Kemetrologian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kemetrologian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kemetrologian mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;
  3. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliaan serta bimbingan teknis pengembangan bidang kemetrologian;
  4. perumusan kebijakan teknis pengembangan kemetrologian berpedoman pada peraturan perundangundangan;
  5. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan teknis dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka penyebaran informasi dan keterpaduan pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan penyuluhan masyarakat, pengamatan dan pengawasan metrology legal meliputi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan penggunaan Satuan Ukuran (SU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan kebijakan dan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang metrologi legal;
  8. penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan penyuluhan, pengawasan masa dan timbangan serta pengawasan ukuran arus, panjang dan volume;
  9. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang metrologi legal;
  10. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  11. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  12. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  13. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang metrologi legal;
  14. pengkoordinasian pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Metrologi Legal (UUML) dengan instansi terkait;
  15. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
  16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Bidang Kemeterologian

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kemetrologian.

Seksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis Bimbingan dan Penyuluhan metrologi legal sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis kemetrologian terhadap pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan pembinaan metrologi legal dalam rangka tertib ukur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka bimbingan dan penyuluhan metrologi legal, serta keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan pengelolaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Seksi Pengawasan Massa dan Timbangan

Seksi Pengawasan Masa dan Timbangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Metrologi Legal.

Seksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan masa dan timbangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengawasan Masa dan Timbangan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis metrologi legal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang menyangkut masa dan timbangan sebagai bahan pelaksanaan pengamatan dan pengawasan;
  4. penyiapan bahan peningkatan sarana pengamatan dan pengawasan alat-alat UTTP, BDKT dan penggunaan Satuan Ukuran (SU) yang menyangkut masa dan timbangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pengawasan metrologi legal yang menyangkut masa dan timbangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  6. pelaksanaan pengamatan dan pengawasan Metrologi Legal terkait Alat UTTP, BDKT, dan penggunaan SU yang menyangkut masa dan timbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang metrologi legal dan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Undang Undang metrologi legal yang menyangkut masa dan timbangan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  10. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pengelolaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Seksi Pengawasan Ukuran Arus, Panjang, dan Volume

Seksi Pengawasan Ukuran Arus, Panjang dan Volume dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Metrologi Legal.

Seksi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan ukuran arus, panjang dan volume.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis metrologi legal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang menyangkut ukuran arus, panjang dan volume sebagai bahan pelaksanaan pengamatan dan pengawasan;
  4. penyiapan bahan peningkatan sarana pengamatan dan pengawasan alat-alat UTTP, BDKT dan penggunaan Satuan Ukuran (SU) yang menyangkut ukuran arus, panjang dan volume sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pengawasan metrologi legal yang menyangkut ukuran arus, panjang dan volume sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan pengamatan dan pengawasan metrologi legal terkait Alat UTTP, BDKT, dan penggunaan SU yang menyangkut ukuran arus, panjang dan volume sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang metrologi legal dan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang metrologi legal yang menyangkut ukuran arus, panjang dan volume dengan berkoordinasi bersama instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  10. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Search